Sejarah HAM di Indonesia Secara Singkat dan Jelas

Posted on

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang akan melekat dalam tiap diri manusia sejak manusia tersebut dilahirkan. Hak ini juga akan berlaku seumur hidup dari manusia tersebut serta tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun.

Sebagai warga negara, maka kita harus menjunjung tinggi nilai dari hak asasi ini tanpa harus membeda-bedakan status , keturunan, golongan, dan lain sebagainya. Melanggar HAM juga termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia. HAM memiliki wadah organisasi tersendiri yang secara khusus mengurus masalah seputar HAM, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa disingkat Komnas HAM.

Sejarah HAM di Indonesia Secara Singkat dan Jelas

Sejarah perkembangan HAM yang terjadi di Indonesia secara garis besarnya terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1908 hingga 1945 serta setelah Kemerdekaan, yaitu pada 1945 hingga sekarang. Berikut adalah perkembangan HAM di periode pertama atau sebelum Kemerdekaan.

  • Boedi Oetomo dalam konteks HAM telah memperlihatkan kesadaran berserikat serta mengeluarkan pendapat melalui sjeumlah petisi pada pemerintah kolonial ataupun tulisan Surat Kabar Goeroe Desa. Bentuk pemikiran atas HAM yang dikeluarkan Boedi Oetomo ini terutama adalah dalam bidang hak kebebasan mengeluarkan pendapat serta berserikat.
  • Perhimpunan Indonesia juga telah menitikberatkan hak dalam menentukan nasib pribadi.
  • Sarekat Islam lebih menekankan usaha memperoleh penghidupan yang layak serta bebas dari diskriminasi rasial.
  • Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki landasan paham Marxisme dan lebih condong mengarah pada hak-hak yang sifatnya sosial serta menyentuh isu-isu berkenaan dengan alat produksi.
  • Indische Partij memiliki pemikiran HAM yang bisa dikatakan paling menonjol. Bagi mereka, HAM adalah hak agar dapat memperoleh kemerdekaan.
  • Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia menekankan HAM sebagai hak politik, yaitu hak yang dimiliki seseorang agar dapat mengeluarkan pendapat, berserikat, menentukan nasibnya sendiri-sendiri, hak persamaan di depan hukum serta hak keikutsertaan dalam menyelenggarakan Negara.
  • Pemikiran terkait HAM sebelum Indonesia merdeka juga telah menjadi perdebatan sidang BPUPKI yang terjadi antara Soekarno dan Soepomo serta Mohammad Yamin dan Mohammad Hatta. Perdebatan pemikiran terkait HAM ini berkaitan dengan kesamaan kedudukan di mata hukum, hak memeluk agama serta kepercayaan, hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak, hak berkumpul, hak berserikat, serta hak mengeluarkan pendapat melalui lisan dan tulisan.

HAM pada periode setelah Kemerdekaan juga memiliki sejarah yang panjang. Periode yang kedua ini dimulai pada 1945 hingga sekarang. Periodisasinya masing-masing akan dijelaskan berikut ini.

Periode 1945 – 1950

Pada periode awal ini, pemikiran seputar HAM masih tentang hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berorganisasi serta hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Pemikiran HAM juga telah mendapat legitimasi secara formal karena adanya pengaturan hukum serta masuk dalam konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang Undang Dasar 1945. Komitmen terhadap HAM telah ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tahun 1945. Langkah selanjutnya yang ditempuh ialah mendirikan partai politik.

Periode 1950 – 1959

Periode ini disebut juga sebagai Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada masa ini terbilang membanggakan karena suasana kebebasan telah menjadi semangat dari demokrasi liberal. Demokrasi Parlementer juga mendapat tempat di kalangan para elit politik. Prof. Bagir Manan mengemukakan bahwa pemikiran serta aktualisasi HAM di periode ini tengah mengalami pasang, ibarat bulan madu bagi kebebasan. Indikatornya ada lima aspek. Pertama, partai politik tumbuh semakin banyak dan memiliki ideologinya masing-masing.

Kedua, kebebasan pers yang menjadi pilar demokrasi sudah menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilu yang juga menjadi pilar lain dari demokrasi juga berlangsung dalam suasana yang adil, bebas serta demokratis. Keempat, dewan perwakilan rakyat telah menunjukkan kinerja serta kelasnya sebagai wakil rakyat dengan cara melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif. Kelima, wacana serta pemikiran seputar HAM mendapat iklim kondusif serta sejalan dengan kekuasaan yang semakin tumbuh sehingga memberi ruang pada kebebasan.

Periode 1959 – 1966

Pada periode ini, berlaku sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, sekaligus menjadi reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem sebelumnya yaitu demokrasi Parlementer. Sistem demokrasi terpimpin memiliki kekuasaan yang terpusat pada tangan Presiden. Akibatnya adalah Presiden akan melakukan tindakan yang inkonstitusional pada tataran infrastruktur politik ataupun suprastruktur politik. Dalam kaitannya dengan HAM, hak asasi masyarakat telah terpasung, terutama hak sipil serta hak politik.

Periode 1966 – 1988

Saat terjadi peralihan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, semangat untuk menegakkan HAM kembali muncul. Awal periode ini telah diadakan beberapa seminar terkait HAM. Salah satunya dilaksanakan pada 1967 dan merekomendasikan gagasan seputar perlunya untuk membentuk Pengadilan HAM. Selanjutnya pada 1968 diadakan sebuah seminar berjudul Nasional Hukum II di mana di dalamnya direkomendasikan hak uji materi atau judical review untuk melindungi HAM.

Pada awal 1970an hingga akhir 1980an, persoalan HAM semakin mengalami kemunduran. Ini karena HAM tidak dihormati dan ditegakkan lagi. Pemerintah memiliki sifat represif serta defensif yang tercermin pada produk hukum yang restriktif terhadap HAM.

Sikap defensif pemerintah terlihat dalam ungkapan yang menyatakan bahwa HAM ialah produk pemikiran barat serta tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Disebutkan juga bahwa bangsa Indonesia telah mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 yang sudah ada lebih dulu dibandingkan deklarasi Universal HAM.

Sikap defensif pemerintah juga terlihat pada anggapan isu HAM sering digunakan negara barat dalam memojokkan negara yang tengah berkembang, contohnya Indonesia. Walau dari pemerintah terjadi kemunduran, namun pemikiran HAM pada masa ini tetap ada serta lebih banyak dimotori LSM dan juga masyarakat akademisi yang peduli terhadap penegakan HAM.

Upaya masyarakat terutama dilakukan melalui pembentukan lobi internasional serta jaringan untuk menangani kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Keung Ombo, Tanjung Priok, DOM Aceh, Irian Jaya dan lain sebagainya. Upaya ini dilakukan menjelang tahun 1990an dan hasilnya terbilang menggembirakan. Strategi pemerintah tampak bergeser dari defensif dan represif menjadi strategi akomodatif terhadap tuntutan yang erat kaitannya dengan penegakan HAM. Sikap akomodatif pemerintah dalam menanggapi tuntutan penegakan HAM ialah dengan dibentuknya Komas HAM pada 1993.

Periode 1998 – sekarang

Pergantian rezim yang terjadi pada 1998 telah memberikan dampak sangat besar pada perlindungan HAM yang ada di Indonesia. Telah mulai dilakukan aneka pengkajian terjadap kebijakan pemerintah di era orde baru serta penyusunan aneka peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pemberlakuan HAM di Indonesia.

Hasilnya adalah ada banyak norma serta ketentuan hukum nasional yang diadopsi dari instrumen internasional di bidang HAM. Strategi penegakan HAM di periode ini terutama dilakukan melalui dua tahap. Pertama adalah tahap status penentuan dan kedua adalah tahap penataan aturan yang dilakukan secara konsisten. Demikian adalah sejarah panjang dari Hak Asasi Manusia atau HAM yang ada di Indonesia.