Hasil Sidang BPUPKI 1 dan 2 Adalah Sebagai Berikut

Posted on

Indonesia kini telah merdeka. Akan tetapi semua itu dilalui dengan penuh perjuangan para pendahulu kita. Sehingga untuk menghormati jasa jasa para pahwalan, maka kita sebagai penerus bangsa wajib untuk terus berjuang dan juga terus mengingat jasa jasanya.

Segala tindakan yang dilakukan oleh para pendahulu saat jaman penjajahan dahulu memang sangat berani. Mereka berani untuk terus bergerak meskipun dalam todongan tentara dengan senjata yang jauh lebih canggih dibandingkan penduduk tanah air. Akan tetapi pada akhirnya dengan segala usaha dan doa, kemerdakaan indonesia menjadi hal yang tak terelakkan.

Awal mula BPUPKI dianggap perlu untuk dibentuk

Seperti yang kita ketahui bahwa dahulu Indonesia pernah dijajah oleh Jepang dalam waktu yang sangat lama. Dengan segala usaha yang dilakukan dan doa yang dipanjatkan, para pahlawan kita berusaha untuk membebaskan tanah air dari segala serangan penjajah dan menikmati kemerdekaan Indonesia. Dari sekian banyak usaha yang telah dilakukan, Tuhan menjawab doa sekaligus usaha bangsa kita memasuki tahun !944.

Dimana pada saat itu, kejadian besar juga menimpa Indonesia sebagai puncak perjuangan dalam mendapatkan kemerdekaan. Pada saat itu tengah terjadi perang Pasifik yang melanda berbagai negara termasuk Jepang yang tengah menjajah Indonesia. Akan tetapi kedudukan Jepang dalam perang tersebut makin terdesak oleh Angkatan laut Amerika Serikat.

Hasil Sidang BPUPKI 1 dan 2 Adalah Sebagai Berikut

Jepang mengalami masa masa yang sulit pada saat itu karena posisi penting di Kepulauan Mariana telah diduduki oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Laksamana Nimitz sedangkan Jepang juga tengah berfokus pada Indonesia pada saat itu. Sehingga dengan kabar ini, tentara Jepang yang berada di Indonesia merasa goyah.

Bahkan Angkatan Darat Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jendral Douglas Mac Arthur juga berhasil membangun markas di Jayapura. Serangan bertubi tubi dari Sekutu terus datang terutama di Sulawesi, Maluku, Surabaya, dan Semarang dengan terus menghujani wilayah tersebut dengan bom. Hal ini sangat ampuh membuat pertahanan Jepang goyah hingga akhirnya Jepang hanya mampu untuk bertahan tanpa kuat untuk menyerang.

Tentu saja hal ini sempat memberikan angin segar bagi Indonesia, akan tetapi pemerintah Jepang terus meyakinkan bahwa Jepang akan mampu menang dalam perang Pasifik yang tengah terjadi. Namun pada akhirnya Perdana Menteri Hideki Tojo kemudian mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan posisinya olelh Perdana Menteri Koiso Kuniaki.

Pada masa inilah, Perdana Menderi Koiso Kuniaki mengumumkan bahwa bangsa Indonesia akan memperkenankan Indonesia untuk merdeka kelak di kemudian hari apabila mereka meningkatkanbantuan baik moriil maupun materiil. Hal ini disampaikan dalam sebuah sidang istimera Parlemen Jepang ke 85 tepatnya pada 7 September 1944. Bahkan pada saat itu pemerintah Jepang memberikan kesempatan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih disamping Hinomaru sebagai bentuk kebenaran ucapannya.

Bahkan lagu Indonesia Raya juga diperkenankan untuk dinyanyikan setelah layu Kimigayo. Dan hal ini benar benar mampu membuat pemerintah Jepang untuk meningkatkan jumlah tenaga pertahanan. Akan tetapi hal ini tidak menambah kesemaptan bagi Jepang untuk bisa memenangkan perang yang berlangsung. Karena pada akhirnya posisi Jepang makin terjepit.

Menghadapi kondisi yang makin runyam ini, akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945 Pemerintah Jepang yang berada di Jawa mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai atau kita kenal dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI yang didirikan oleh Letnan Jendral Kumakici Harada ini bertujuan untuk:

  1. Menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau memberikan bantuan kepada Jepang
  2. Mengumpulkan data dan bahan penting mengenai perekonomian
  3. Mengumpulkan data dan informasi penting mengenai perpolitikan dan tata pemerintahan Indonesia
  4. Mempersiapkan berbagai macam hal yang akan dibutuhkan untuk kemerdekaan Indonesia

Tentu saja proses ini dilakukan dengan negosiasi antar kedua pihak sehingga musyarawah ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Akhirnya BPUPKI resmi dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dengan anggota sebanyak 67 orang yang diketuai oleh Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat dan R. Suroso. Sedangkan untuk perwakilan Jepang dipimpin oleh Ichi Bangase ditambah 7 orang dari Jepang.

Tentu saja struktur ini disetujuan oleh Jepang untuk menarik simpati akan tetapi tetap dikawal oleh Jepang dengan adanya orang Jepang didalamnya. Bahkan orang orang Jepang yang masuk dalam BPUPKI adalah orang orang yang tidak menyetujuai Ir Soekarno menjadi ketua BPUPKI. Peresmian langsung dilakukan saat itu jua\ga di Gedung Cuo Sangi In, jakarta.

Hasil sidang BPUPKI 1 dan 2

Pada saat itu juga BPUPKI mulai bekerja untuk menyususn dan merumuskan Undang-undang Dasar yang nantinya akan menjadi dasar negara Indonesia kelak. Selama menyelesaikan tugasnya, BPUPKI melakukan sidang selama dua kali, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 dan juga pada tanggal 10 Juli 1945 hingga 16 Juni 1945.

1. Sidang BPUPKI 1 (pertama)

Pada sidang yang pertama, BPUPKI membahas mengenai dasar negara Indonesia. Pada saat itu ada 3 orang yang memberikan pandangannya mengenai dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Perumusan pada sidang awal PUPKI ini memang sedikit rumat dan lama karena memang menyangkut dasar negara yang akan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Meskipun usulan dari ketiga orang ini telah diberikan akan tetapi masih belum menemukan mufakat dari seluruh anggota.

Hingga akhirnya terbentuklah panitia khusus yang merumuskan usulan dari anggota. Panitia ini terdiri dari 9 orang sehingga disebut dengan panitia kecil yang di ketuai oleh Ir Soekarno. Dari pertemuan inilah akhirnya disepakati rumusan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang berisi 5 poin. Poin pertama membahas mengenai ketuhanan dan agama, kedua mengenai kemanusiaan, ketiga mengenai persatuan, keempat mengenai permusyawaratan, dan yang terakhir tentang keadilan sosial.

2. Sidang BPUPKI 2 (kedua)

Pada sidang kedua ini membahas mengenai Undang Undang Dasar yang dibahas oleh Panitia Perancang Undang Undang Dasar. Panitia ini dibentuk dengan beranggotakan 19 orang dan diketuai oleh Ir. Soekano. Panitia ini memiliki tugas untuk menyusun dan menyempurnakan rancangan UUD yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan dibentuk pula panitia yang nantinya akan mengelola tata bahasa dalam Undang Undang Dasar. Akhirnya terbentuklah 3 hal pokok yang akan masuk dalam UUD, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, pembukaan UUD, dan isi (batang tubuh) UUD.

Hasil rancangan tersebut akhirnya disetujui oleh BPUPKI. Akan tetapi segala kelancaran yang terjadi ini malah justru berdampak tidak mulusnya perjalanan perjuangan bangsa Infonedia. Karena pemerintah Jepang menganggap bahwa tugas tugas BPUPKI yang telah selesai, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 BPUPKI resmi dibubarkan oleh pemerintah Jepang.

Pembubaran ini dengan cepat dilakukan karena terdapat beberapa alasan lain. diantaranya adalah karena pemerintah Jepang beranggapan bahwa proses perwujudan kehendak Indonesia terlalu cepat dilakukan. Selain itu juga karena panitia didalamnya menolak keterlibatan pemerintah Jepang dalam perumusan persiapan kemerdekaan Indonesia.